GBKP Berjuang untuk hak kepemilikan Rumah Sakit Kabanjahe Umum

KABANJAHE.GBKP.OR.ID-Rumah Sakit Umum Kabanjahe adalah rumah sakit yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan dikelola oleh Nederlandsche Zendelingen Genootschap (NZG. Setelah kemerdekaan Rumah Sakit tersebut diwariskan kepada GBKP pada tahun 1948.

Oleh karena tidak adanya fasilitas kesehatan yang memadai selama masa-masa awal kemerdekaan sementara masyarakat Karo dari dahulu sampai sekarang sangat membutuhkan fasilitas dan sarana kesehatan maka Pemerintah Daerah Karo meminjam fasilitas kesehatan yang diwariskan NZG kepada GBKP dan hingga saat ini Rumah Sakit Umum Kabanjahe dikelola oleh pemerintah kabupaten Karo. Tanpa sepengetahuan Moderamen GBKP, pihak Pemerintah Kabupaten Karo telah mengadakan penambahan fasilitas agar mampu melayani masyarakat Tanah Karo dan membangun beberapa gedung. Padahal tanah yang tengah dikembangkan tersebut adalah tanah hak milik GBKP dan telah disahkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 119 tahun 1980 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Karo. Dari waktu ke waktu, dilakukan perombakan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas, dimana masyarakat Karo mulai lupa dengan sejarah keberadaan serta status peminjaman RSU Kabanjahe tersebut.

RSU SRU2

Pada tahun 2000 melalui serangkaian musyawarah, petinggi GBKP mulai menyurati Pemkab Karo agar pengelolaan RSU Kabanjahe dikembalikan kepada tim Moderamen GBKP. Selama 16 tahun GBKP terus mengadakan pendekatan dengan Pemerintah Kabupaten Karo, DPRD dan BPN untuk memperoleh kembali hak kepemilikan atas Rumah Sakit Umum, namun upaya-upaya tersebut tidak pernah mebuahkan hasil.

Sesuai dengan hasil Sidang Sinode GBKP, salah satu keputusannya adalah Moderamen GBKP mendata ulang aset GBKP serta mengubah HGB no. 119 tahun 1980 yang diterbitkan oleh BPN Tanah Karo menjadi Sertifikat Hak Milik GBKP. Pengurusan sertifikat tanah RSU Kabanjahe atas nama GBKP di BPN Karo sudah hampir selesai dan semua persyaratan yang dibutuhkan telah dipenuhi oleh Moderamen GBKP. Namun sertifikat tersebut tidak kunjung diterbitkan oleh BPN Karo. Permasalahan kepemilikan RSU Kabanjahe ini akhirnya diutarakan kembali pada Sidang Sinode XXXV tahun 2014. Akhirnya diputuskan dalam Sidang Sinode XXXV tahun 2014 bahwa GBKP harus mendapatkan kembali haknya atas kepemilikan RSU Kabanjahe.

Melalui serangkaian persiapan dan diskusi, akhirnya Moderamen GBKP mengeluarkan Surat Keputusan tentang Panitia Pengembalian Kepemilikan hak atas RSU Kabanjahe dimana penyerahan Surat Keputusan Kepanitiaan tersebut dihadiri oleh Badan Pekerja Majelis Klasis yang ada di wilayah Tanah Karo sekitarnya. Pada kesempatan ini, seluruh Badan Pekerja Majelis Klasis yang hadir mendesak agar pengembalian hak kepemilikan atas RSU Kabanjahe harus terealisasi tahun ini, dan juga telah disepakati bersama untuk melakukan aksi damai dari tanggal 8 Agustus 2016 selama 7 hari berturut-turut ke kantor BPN sampai Sertifikat hak milik diterbitkan dan diserahkan kepada GBKP.

Pada akhirnya, tanggal 8 Agustus 2016, sebayak lebih 11.000 orang jemaat GBKP melakukan aksi Damai serta Orasi di Kantor Bupati Tanah Karo. Aksi Damai berlangsung dari pagi pukul 09.00 WIB diawali dengan berjalan dari Gedung Gereja GBKP Kabanjahe kota menuju ke Kantor Bupati Karo. Di depan Kantor Bupati Karo jemaat GBKP duduk dengan tertib di jalan karena halaman kantor Bupati di tutup dan jemaat tidak diijinkan masuk. Meskipun demikian jemaat yang berjumlah lebih 11.000 orang duduk dengan tertib dan sesekali mereka menari serta bernyanyi bersama. Tepat pukul 17.00 kesepakatan tercapai dan hasilnya adalah pengesahan bahwa Rumah Sakit Umum Kabanjahe resmi menjadi milik GBKP dan serttifikat harus diterbitkan paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.

Puji Tuhan, akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2016 penanda tanganan serta penyerahan sertifikat oleh BPN Karo telah terlaksana dan diserahkan kepada GBKP.

Komentar

You May Also Like