Moderamen GBKP Kunjungi Jemaat di GBKP Mabar, tanggapi serius kebisingan dan dampak dari PT.PHPO

MABAR,GBKP.OR.ID- Rabu (14/09) Moderamen GBKP bersama dengan Badan Pekerja Majelis Klasis (BPMK) Medan Pembanguna  Delitua melakukan kunjungan dan pertemuan dengan Jemaat serta Badan Pekerja Majelis Runggun GBKP Mabar,Klasis Medan Pembangunan Delitua. Kunjungan Moderamen ini bertujuan untuk berdiskusi terkait operasional pabrik PT.PHPO di daeran PTT.KIM II Mabar, Medan yang sangat mengganggu kehidupan masyarakat sekitar terutama kegiatan beribadah di gereja GBKP Runggun Mabar.

Pdt Jepta pelawi dan Ketua BPMR GBKP Mabar Pt T Pinem kepada Moderamen GBKP  menjelaskan, kebisingan suara pabrik PHPO dan polusi udara yang ditimbulkan sudah berlangsung sekira 6 bulan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi gangguan tersebut, baik itu mengadu kepada Pemprovsu melalui BLH (Badan Lingkungan Hidup), Pemkab Deliserdang, DPRDSU, DPRD Medan dan Deliserdang serta instansi terkait lainnya. Namun sejauh ini belum ada hasil dan titik terang yang ditemukan. Masyarakat tetap harus mendengar suara yang bising, udara yang beraroma tak sedap dan kebanjiran ketika hujan. Disebutkan, selain rumah warga di sekitar kawasan tersebut ada juga Gereja HKBP dan Musholla.

“Mungkin karena kami warga Dusun XIX Mabar, Desa Saentis Percut Seituan yang tinggal di kawasan ini adalah masyarakat kecil hingga gaungnya tidak menggema dan tidak diperdulikan,” katanya.

Anehnya lagi kata Pdt Jepta, setiap ada perwakilan instansi atau lembaga yang meninjau situasi lingkungan mereka, suara bising mesin PHPO yang jaraknya hanya belasan meter dari rumah warga kecil, saat kunjungan berakhir suara kembali bising. Memang pernah juga mesin itu dimatikan, namun hanya beberapa hari saja, tapi setelah itu kembali beroperasi.

Dijelaskan, kawasan lahan yang menjadi tempat tinggal warga telah dihuni sejak 1978. Jadi yang datang mendekat ke masyarakat itu adalah PT PHPO yang berada di lahan pengembangan kawasan KIM, sementara sebelum pabrik PHPO dibangun, masyarakat sudah tinggal menetap di kawasan tersebut.

Perjuangan untuk mendapatkan keadilan kata Pdt Jepta akan terus dilanjutkan. Warga yang terimbas akibat keberadaan PHPO tetap solid, bersatu memperjuangkan haknya.

Menanggapi pernyataan Pdt Jepta, Ketua Umum Moderamen GBKP Agustinus Purba,S.Th, MA dan Sekum Pdt Rehpekta Ginting, S.Th,M.Min  mengatakan akan dicari jalan atau alternatif lain dan diupayakan sampai kepada Presiden Jokowi. Karena diyakini, walaupun pemerintah ingin investor masuk untuk mempercepat pembangunan, namun tentu tidak dengan mengorbankan masyarakat.

Namun sebelum upaya itu dilakukan, katanya harus digalang kembali kesatuan masyarakat sekitar dan dibentuk tim dengan anggota perwakilan semua elemen dan lintas agama.

“Kita serius dengan permasalahan ini karena mengganggu kehidupan masyarakat. Kita akan berjuang secara terpadu. Gereja harus tampil membela masyarakat terutama yang tertindas. Gereja harus jadi garam dan terang,” katanya. Disebutkan juga akan dijalin komunikasi dengan Pimpinan Pusat HKBP.

Pdt. Agustinus Purba juga mengatakan pemasalahan yang dihadapi oleh Runggun Mabar akan di bawa kedalam Sidang Kerja Majelis Sinode (SKMS ) pada bulan Oktober mendatang,sehingga  akan menjadi permasalah secara sinodal. “ permasalahan ini akan kita bawa ke dalam sidang gereja terdekat, Sidang Kerja Majelis Sinode (SKMS) bulan oktober ini, sehingga nantinya permasalahan ini akan menjadi masalah bersama secara sinodal” ungkapnya. Pdt Agustinus juga mengingatkan agar semua warga dalam menyampaikan aspirasinya tidak anarkis walaupun kebisingan suara dan aroma yang tak sedap mempengaruhi jiwa dan emosional.

hadir pada pertemuan itu, Kabid Diakonia Moderamen Pdt Rosmalia Barus, Kabid SDM Pdt Sarianto Purba, Kabid Pembinaan Pdt Yunus Bangun ,Wakil Sekretaris Umum Pt. Jetra Sembiring dan Biro Hukum Moderamen GBKP. (Era Purnama/Humas Moderamen)

Komentar

Mungkin Anda Menyukai