Pertanyakan Penanganan Bencana Sinabung,Forum Komunikasi Masyarakat Korban Erupsi Sinabung(FKMKES) dan Forum Advokasi Sinabung (FASI) Audiensi ke Bupati Karo

KABANJAHE,GBKP.OR.ID- Kamis (08/09) Forum Komunikasi Masyarakat Korban Erupsi Sinabung (FKMKES) dan Forum Advokasi Sinabung (FASI) melakukan audiensi ke kantor bupati karo yang diterima langsung oleh bupati karo Terkelin Brahmana, SH. Kedatangan mereka adalah untuk mepertanyakan progres penaganan bencana sinabung yang terkesan lambat.

FKMKES merupakan sebuah lembaga yang beranggotakan perwakilan masyarakat desa seputaran sinabung yang terkena dampak erupsi sinabung dan FASI merupakan gabungan organisasi yang bergerak di bidang sosial seperti Yayasan Ate Keleng (YAK), Yayasan Pijer Podi (YAPIDI), Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara( BAKUMSU), YSI dan GBKP (Diakonia GBKP).

fkmkes1

Rencana Ginting salah satu perwakilan FKMKES yang berasal dari desa Gamber dalam pertemuan tersebut menyampaikan  dan mempertanyakan beberapa hal yaitu : 1. Kurangnya sosialisi mengenai relokasi mandiri yang mengakibatkan gesekan pengungsi sinabung dengan desa yang ingin dijadikan tujuan relokasi. 2. Mengenai huntara (hunian sementara) yang direncanakan oleh pemerintah selama lima tahun, bila nanti bencana sinabung tidak juga berhenti dalam lima tahun yang direncanakan, bagaimana nasip pengungsi ? dan masih kurangnya sosialisasi mengenai lokasi huntara. 3. Mengenai desa yang terdampak, yang infrastrukturnya rusak seperti irigasi air, atap rumah dan fasilitas umum yang rusak dan lahan pertanian yang rusak diterjang lahar dingin, bagaimana bentuk perhatian pemerintah. 4. Mengapa Perda Penanganan Bencana belum juga dibuatkan .

Menanggapi hal itu Bupati Karo melalui BPBD Karo yang disampaikan oleh Plt. Kepada BPBD  Karo Drs. Matius Sembiring MSi mengatakan untuk relokasi mandiri saat ini BPBD karo terus berusaha melakukan sosialisasi dan negoisasi dengan desa-desa yang menjadi tujuan relokasi, sehingga gesekan-gesekan seperti yang beberapa waktu lalu terjadi di desa Lingga dapat terhindarkan.” Saat ini kita terus melakukan sosialisasi dan negoisasi dengan menggelar pertemuan dengan kepala desa dan masyarakat setempat, sehingga gesekan-gesekan seperti yang terjadi di desa lingga beberapa waktu yang lalu dapat terhindarkan” tuturnya. Untuk huntara, lanjut Matius bahwa  anggarannya bersumber dari pusat dan yang membagun adalah kementrian PUPR, BPBD Karo bertugas untuk mencarikan lahan untuk huntara terebut. Sementara untuk infrastruktur yang rusak seperti irigasi, Matius Sembiring mengatakan sudah melakukan normalisasi untuk memperlancar aliran irigasi. Dan untuk perbaikan infrastruktur yang lain BPBD Karo akan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak ketiga yang mau membantu.

Mengenai Perda Penanganan Bencana Asisten I , Drs. Suang Karo-Karo mengatakan bahwa  draft perda penanganan bencana sudah dibuatkan bersama beberapa perda lain yang akan dibahas sebelum di sampaikan kepada DPRD Karo. “ Mengenai Perda Penanganan Bencana sudah kita buatkan draftnya bersama beberapa perda lain, sebelum kita sampaikan kepada DPRD, draft ini akan dibahas terlebih dahulu” ucapnya.

Bupati karo Terkelin Brahmana dalam kesempatan tersebut mengharapkan kekompakan masyarakat yang terkena dampak erupsi sinabung, terutama dalam pengadaan data, sehingga data yang diajukan oleh pemda ke pemerintah pusat  merupakan data valid (tidak berubah-ubah). “ kepada masyarakat saya minta kekompakannya, terutama dalam pengadaan data, sehingga data yang diperoleh oleh pemda dan disampikan ke pemerintah pusat merupakan data yang valid, tidak berubah-ubah” harapnya. Dia juga mengharapkan dukungan dari FKMKES dan FASI ditengah-tengah keterbatasan Pemda  untuk terus mendukung  pemerintahan karo dalam menangani dampak erupsi sinabung.

Sementara itu perwakilan FASI dari Yayasan Ate Keleng GBKP Lesma br Perangin-angin menyampaikan bahwa saat ini terjadi perubahan pola pikir masyarakat karo terutama korban erupsi sinabung. Mereka tidak lagi mempunyai ego dan rasa gengsi yang tinggi untuk dapat terus melanjutkan kehidupan mereka ditengah-tengah himpitan ekonomi akibat erupsi sinabung. Hal itu diharapakan dapat disikapi secara arif dan bijaksana, harapnya.

Nova br Gurusinga dari Yayasan Pijer Podi dalam kaitannya dengan Perda Penanggulangan Bencana meminta pemda karo mengikut sertakan organisasi-organisai sosial dalam pembahasan draft tersebut, agar nantinya poin-poin yang ada dalam perda tersebut benar-benar dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang terkena dampak  bencana. Dia juga mengharapkan keterbukaan informasi mengenai penanganan erupsi sinabung, sehingga informasi yang berkembang di masyarakat merupakan informasi yang valid.

Hadir dalam pertemuan tersebut Dandim 0205 Tanah Karo Letkol. Inf. Agustatius Sitepu, Kabid Diakonia Moderamen GBKP Pdt. Rosmalia br Barus, Koordinator Divisi Studi dan Advokasi Bakumsu Juniaty Aritonang, perwakilan YAPIDI Abel Tarigan dan SKPD terkait.(Era Purnama/Humas Moderamen)

Komentar

Mungkin Anda Menyukai