Moderamen GBKP Fasilitasi Pertemuan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Runggu Kabupaten Karo Terkait percepatan Penanganan Sinabung

KABANJAHE-GBKP.OR.ID.   Beberapa waktu yang lalu tepatnya 08 Januari 2016 Pemkab Karo bersama dengan KSP (Kantor Staf Kepresidenan) dan pihak terkait melakukan “runggu kabupaten” yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi terkait percepatan penanganan dampak erupsi gunung sinabung. Untuk melihat perkembangan dari  hasil runggu tersebut utusan KSP kembali mengunjungi tanah karo dan melakukan diskusi. Pertemuan yang difasilitasi oleh Moderamen GBKP tersebut diadakan pada rabu ( 25/01) bertempat di aula kantor moderamen GBKP.

Dalam sambutannya ketua Umum Moderamen GBKP Pdt. Agustinus P. Purba, didampingi Pdt. Rosmalia br Barus, Pdt. Sarianto Purba, Pdt. Kongsi Kaban dan Pdt. Dormanis Pandia mengucapkan terima kasih kepada KSP yang sudah mempercayakan GBKP untuk memfasilitasi pertemuan tersebut. “ terima kasih kepada kantor staf kepresidena atas kepercayaannya kepada GBKP untuk memfasilitasi pertemua ini” sambutnya.  Pdt. Agustinus juga mengapresiasi KSP dengan mengirim utusan ke tanah karo sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat atas bencana sinabung ditengah-tengah isu-isu nasional saat ini. “ kami juga sangat mengapresiasi kantor staf kepresidenan yang terus memperlihatkan perhatiannya kepada tanah karo terkait bencana sinabung dengan mengirim utusan ke tanah karo detengah-tengah isu-isu nasional yang berkembang saat ini” ungkapnya.

Sementara itu salah satu utusan KSP Abetnego Tarigan dalam sambutannya menyampaikan bahwa kedatangan mereka bukan untuk mengevaluasi hasil “runggu kabupaten” beberapa waktu yang lalu, melainkan untuk melihat permasalahan-permasalah baru yang muncul dalam penanganan dampak erupsi sinabung setelah “runggu” tersebut dilakukan.

“kami datang bukan untuk mengevaluasi, namun melihat apakah muncul permasalahan-permasalahan baru terkait penananganan dampak erupsi sinabung setelah runggu kabupaten dilakukan” terangnya.

Dia juga menjelaskan beberapa perkembangan  di tingkat pusat yang telah dibicarakan diantaranya huntara direncanakan dibangun pada bulan maret setelah adanya kesepakatan baru antara BNPB dan Kementerian PU-PERA, warga yang tidak mempunyai aset di daerah terdampak sinabung penanganannya akan diupayakan tidak melalui APBN atau APBD melainkan diupayakan dari dukungan sosial perusahaan yang mau ikut membantu, sebelum huntara dan huntap selesai dibangun diupayakan peningkatan kualitas hidup pengungsi dengan perbaikan logistik dan posko-posko penampungan, ungkapnya.

Perwakilan desa Sukanalu yang diwakili oleh Pdt. Elis Siska br Tarigan menerangkan ada beberapa isu-isu yang beredar di masyarakat Sukanalu yang menimbulkan keresahan diantaranya beredarnya  isu tentang masyarakat Sukanalu akan ditempatkan di huntap bukan di huntara seperti yang diketahui selama ini. “ ada beberapa isu yang berkembang ditengah-tengah masyarakat desa bahwa masyarakat desa Sukanalu akan menempati huntap bukan huntara seperti yang diketahui selama ini” terangya

Pertemuan ini dihadiri oleh utusan dari berbagai pihak seperti perwakilan BNP Pusat, perwakilan Kemenko PMK, BPBD Karo, perwakilan FASI (Forum Advokasi Sinabung) dan masyarakat desa terdampak. Dari informasi utusan KSP dan pihak terkait akan melakukan pertemuan dengan pemkab karo pada kamis (26/01) untuk membahas percepatan penanganan sinabung. (Humas Moderamen)

Komentar

You May Also Like