MISI KEUANGAN GBKP: TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN SECARA TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL

 

MISI KEUANGAN GBKP:

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN

SECARA TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL

(Oleh Pt. Mulia Peranginangin, SE)

I.PENDAHULUAN

Gereja (GBKP) sebagai sebuah lembaga pembaharu nilai-nilai kehidupan jemaat yang berorientasi kepada kehendak Allah senantiasa menjalankan fungsinya secara dinamis karena gereja merupakan suatu kehidupan bersama yang dipengaruhi oleh lingkungannya dan sekaligus mempengaruhi lingkungannya. Oleh sebab itu gereja sebagai sebuah sistem tentulah perlu diolah kinerjanya dan di-manage sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran gereja dapat dicapai.

Sesuai dengan Visi GBKP berdasarkan GBP 2016 – 2020 yakni menjadi kawan sekerja Allah untuk menyatakan rahmat Allah kepada dunia, melalui pengelolaan keuangan, gereja juga tidak terlepas harus mampu mewujudkan visi tersebut. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar maka gereja semakin mampu untuk melakukan tugasnya yakni Bersaksi, Bersekutu dan Melayani (Tritugas Gereja).

Dalam pengelolaan keuangan ini harus didukung dengan 2 (dua) prinsip utama, yaitu Transparansi dan Akuntabel (Akuntabilitas). Prinsip ini menjadi pegangan bagi pengelola keuangan (Ketua dan Bendahara) dalam penjabaran tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan baik dalam penyusunan anggaran, penyelenggaraan administrasi/pembukuan, pencatatan penerimaan dan penggunaan dana maupun dalam pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan harta benda.

Semua pihak yang berkepentingan termasuk jemaat berhak untuk mengetahui, mengawasi dan mengkritisi semua rangkaian penggunaan dana. Oleh karena itu pengelola keuangan (Ketua dan Bendahara) harus jujur, tertib, bijak, cepat tanggap, dan benar. Hal ini dapat dimanifestasikan  dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan harta benda yang handal dan dapat dipercaya.

Prinsip transparansi dan akuntabel tidak bertentangan dengan kejujuran dan kepercayaan yang diberikan kepada pihak pengelola keuangan dan itu merupakan tuntutan jabatan  dalam organisasi sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada jemaat dan pihak yang berkepentingan.

II.PENGERTIAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL

a.Transparansi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, transparansi adalah nyata, jelas. Prinsip transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan menyangkut keadaan keuangan dan pengelolaan kegiatan organisasi. Transparansi akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (baik jemaat dan donatur) dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut organisasi. Penerapan prinsip transparansi keuangan menuntun pejabat gereja (GBKP) untuk selalu terbuka dan mencegah upaya penyembunyian informasi keuangan dan harta benda melalui penyajian laporan keuangan secara terbuka yang akurat dan tepat waktu.

b.Akuntabel (Akuntabilitas)

Pengertian akuntabel adalah dapat dijelaskan/dipertanggungjawabkan. Jadi akuntabilitas adalah perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu sarana berupa laporan akuntabilitas secara berkala. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku, mencakup penerimaan, penggunaan dan penyimpanan dana oleh organisasi. Melalui prinsip ini, proses pengambilan keputusan mulai saat penyusunan anggaran sampai dengan pertanggungjawabannya dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi. Dengan prinsip akuntabilitas menunjukkan setiap kegiatan dapat ditelusuri/dilacak sampai ke bukti dasarnya serta layak sehingga dapat diterima secara logis.

Setiap pengelola keuangan diberikan wewenang dan tanggung jawab yang jelas berkaitan dengan penerimaan, penggunaan dan penyimpanan dana dan diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab tersebut, serta diawasi dan dikendalikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Dalam masyarakat yang semakin maju dan meningkatnya pendapatan, hal ini berimbas pula dengan semakin banyaknya aliran dana bantuan, sehingga sudah mulai terasa bahwa masyarakat sering mendesak organisasi (gereja) agar turut memberikan pertanggungjawaban atas dana yang diperoleh dari masyarakat sekalipun bersifat sukarela. Tuntutan akan akuntabilitas yang memadai untuk organisasi khususnya gereja bukanlah hal yang mudah sebab ada pemimpin gereja yang sudah merasa cukup bertanggung jawab dengan hanya melaksanakan dan memimpin tugas rohani di gerejanya. Sehingga mayoritas dalam kehidupan iman jemaat terdoktrin secara pribadi bahwa pertanggungjawaban secara lisan atau tulisan untuk persembahan/kolekte sebagai salah satu sumber pelayanan dirasa menunjukkan ketidakiklasan jemaat dalam memberikan sebagian kecil dari rejekinya.

Dengan asumsi segala sesuatu yang diberikan untuk kemuliaan Tuhan mutlak harus diberikan dengan hati ikhlas yang dimanifestasikan dengan tanpa mempermasalahkan ataupun meminta hasil pertanggungjawaban kolekte tersebut baik secara lisan atau tulisan. Hal ini sering membuat pengelolaan keuangan tidak terlalu dibutuhkan di dalam gereja atau pembuatan laporan keuangan yang asal-asalan.

Sekalipun gereja berbeda dengan organisasi komersial, namun penataan keuangan tetaplah harus dapat dipertanggungjawabkan sama seperti pada organisasi komersial. Semua pengurus gereja yang terlibat didalamnya mengerti bahwa mereka terseleksi secara ideal mempunyai tujuan yang tulus untuk mendukung organisasi guna mencapai tujuannya dan untuk masalah pengelolaan keuangan mereka diasumsikan secara serius ikut serta mempertanggungjawabkannya. Karena pengaturan keuangan yang baik akan memberikan informasi berkelanjutan yang berguna memberikan gambaran apakah tujuan itu dapat atau sudah terealisasikan. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabel maka akan banyak hal ataupun kegiatan yang bisa didukung dan diatur, bahkan disajikan informasi (yang menampilkan manfaat atau hasil yang diraih yang didenominasikan dalam besaran uang) kepada pemberi dana yang ada dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan yang rasional dalam pengalokasian sumber dana.

Pengelolaan keuangan yang baik akan memudahkan gereja merencanakan dan melaksanakan program-programnya sehingga mudah bagi gereja untuk menunjukkan tingkat akuntabilitasnya tidak hanya kepada Tuhan tetapi juga kepada jemaat dan para donatur baik dari pihak dalam maupun luar gereja. Tingkat akuntabilitas yang memadai akan semakin meningkatkan kepercayaan jemaat dan para donatur untuk memberikan bantuan amalnya guna mendukung program-program gereja.

Untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipercaya, GBKP telah melakukan upaya-upaya pembenahan. Penunjukan Komisi Pengawas Perbendaharaan dan Tim Verifikasi yang berkualitas juga merupakan bagian penting dalam rangka penerapan prinsip akuntabilitas ini.

Dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, GBKP menetapkan dasar yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan. Di samping Tata Gereja dan GBP GBKP, melalui KPP (Komisi Pengawas Perbendaharaan), GBKP telah mengeluarkan 3 (tiga) buku Pedoman keuangan yakni: Pedoman Administrasi Inventaris, Pedoman Akuntansi GBKP dan Pedoman Umum Tim Pemeriksa GBKP.

Peraturan keuangan dan akuntansi sebagaimana diuraikan dalam buku tersebut telah cukup memadai sebagai pegangan bagi setiap pejabat gereja (GBKP). Oleh karena itu diharapkan seluruh pejabat GBKP dapat memahami dan mempedomaninya dalam  pengelolaan keuangan dan harta benda GBKP. Peraturan internal dan eksternal yang mewajibkan unit kerja menyusun laporan  keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim akan mendorong penerapan transparansi dan akuntabilitas.

III.PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Keuangan GBKP dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan dalam hal jumlah dan kesadaran jemaat dalam memberi persembahan. Hal ini dapat dilihat melalui setoran dari runggun-runggun yang relatif meningkat walaupun persentasi setoran telah mengalami beberapa kali perubahan yakni dari 70:30, 50:50, dan 40:60 yang akan mulai berlaku tahun 2016 ini.

Di dalam GBKP salah satu yang menjadi sumber utama keuangan adalah kontribusi jemaat, yakin melalui kolekte, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, pesta panen dan lain-lain. Dengan pelayanan gereja yang menyentuh pada kebutuhan hidup jemaat maka secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan kesadaran jemaat dalam mendukung gereja untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan dalam dunia melalui pemberian persembahan. Tidak hanya dari sisi pelayanan spiritualitas jemaat, tapi gereja juga harus mampu meningkatkan kepercayaan jemaat terhadap gereja dalam mengelola keuangan.

Dan GBKP melalui Moderamen senantiasa berusaha melakukan penataan/pengelolaan keuangan gereja dengan semakin baik. Agar semua program pelayanan dapat dilakukan  dengan baik dan tepat sasaran maka tidak terlepas dari pendanaan yang cukup. Dan agar tidak terkendala maka terlebih dahulu harus disusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan suatu program. Penyusunan program dan kegiatan setiap bidang pelayanan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan memperhatikan tujuan utama dari gereja.

 

Manfaat dari penyusunan rencana kerja dan anggaran ini adalah:

  1. Terkoordinasinya hubungan Rencana Program Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan dari kegiatan dengan pengalokasian anggaran.
  2. Menghindari tumpang tindih dan duplikasi program dari masing-masing bidang.
  3. Memudahkan pengaturan pendanaan program.
  4. Menjamin kepastian ketersediaan anggaran dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif dan bertanggung jawab.
  5. Dapat mengutamakan kebutuhan yang dianggap lebih prioritas untuk dilakukan terlebih dahulu dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.
  6. Dapat mengukur tingkat keberhasilan pada waktu tertentu dengan melihat kebutuhan anggaran yang masih harus disediakan, efisien dapat ditekan.

 

Penyusunan anggaran gereja biasanya berpedoman pada anggaran tahun sebelumnya. Dengan dasar pemikiran dan kondisi yang ada serta kebijakan organisasi yang stabil maka penyusunan rencana anggaran diusulkan setidaknya sama dan paling banyak mengalami kenaikan sebesar 15% dari tahun berjalan. Asumsi lainnya penerimaan juga akan meningkat sebesar 10-25% tergantung perkembangan pada saat rencana anggaran disusun.

Dalam penyusunan anggaran hendaknya berbasis kinerja, maksudnya adalah setiap kegiatan harus mengutamakan hasil atas anggaran yang sudah dialokasikan. Hal ini mengarahkan setiap kegiatan berdasarkan pada rencana, di samping itu setiap bidang pelayanan akan lebih selektif dalam menetapkan kegiatan. Adanya koordinasi dengan setiap bidang pelayanan saat penyusunan rencana akan menghindari duplikasi anggaran, adanya peningkatan kualitas organisasi, efisiensi dan optimalisasi sumber daya organisasi gereja. Fungsi lain dari penyusunan anggaran berbasis kinerja akan membawa gereja untuk mengacu kepada Rencana Kerja Jangka Panjang, Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan yang semuanya bermuara pada terwujudnya visi, misi dan tujuan gereja.

Dalam menetapkan anggaran berbasis kinerja harus memperhatikan alokasi anggaran secara tepat berdasarkan kebutuhan prioritas dimana kebutuhan dasar organisasi harus dipenuhi terlebih dahulu, selanjutnya memikirkan alokasi anggaran bagi kebutuhan pendukung.

Kebutuhan pokok organisasi adalah biaya hidup pendeta dan pegawai, biaya listrik,air, telepon, perawatan dan pemeliharaan kantor, sarana dan prasarana lainnya. Sedangkan kegiatan penunjang adalah seperti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh masing-masing bidang baik secara prioritas maupun kegiatan-kegiatan yang sudah disetujui dalam rencana kerja tahunan.

 

Dari sisi pelaksanaan pengelolaan keuangan dari setiap program maka:

  • Penerimaan: harus diketahui jemaat. Setiap penerimaan minimal diketahui dan dihitung oleh lebih dari 2 orang anggota Majelis Jemaat.
  • Pengeluaran: harus disetujui oleh Bendahara dan Ketua.
  • Penyimpanan: uang disimpan di tempat yang aman: di bank a/n. Gereja, uang tunai di brankas. Cek ditandatangani oleh lebih dari 1 orang.
  • Pertanggungjawaban, bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus keuangan adalah benar sesuai rencana, tidak melampaui anggaran.
  • Administrasi keuangan harus dilaksanakan dengan tertib administrasi yang baik. Semua penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dalam buku secara tertib dan rapi.

IV.PENUTUP

Pengelolaan keuangan gereja adalah salah satu alat untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran gereja.  Dengan terkelolanya keuangan secara transparansi dan akuntabel maka jemaat dan para donatur akan semakin terdorong untuk mendukung pelayanan gereja dari segi dana.  Melalui transparansi pengelola keuangan baik dalam hal penerimaan dan penggunaannya maka akan dapat lebih meningkatkan potensi sumber keuangan GBKP. Di samping itu pemanfaatan/penggunaan keuangan yang efisien juga sangat dibutuhkan.

Setiap yang terlibat/terkait dalam hal pengelolaan keuangan harus memahami bahwa keuangan/dana yang dimiliki gereja merupakan berkat dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan melalui penggunaan yang tepat, benar, jujur dan transparan. Dengan demikian maka gereja akan mampu meningkatkan komitmen warganya (GBKP) yang misioner untuk berpartisipasi dalam pelayanan. Jemaat akan semakin yakin bahwa persembahan yang diberikan benar-benar dapat menyatakan kemuliaan Tuhan di bumi.

Komentar

Mungkin Anda Menyukai