KAPOLRES Tanah Karo Lakukan Sosialisasi Dan FGD Penyesuaian Harga BBM
Pdt. Imanuel Ginting, S.Th | 06-09-2022
01.09.2022 Kabanjahe. Bertempat di aula Purpursage Kapolres Tanah Karo dilaksanakan FGD dan sosialisasi adanya kebijakan pemerintah dalam hal penyesuaian harga BBM. Kiranya masyarakat dapat memahami dan menerima kebijakan pemerintah tersebut. Dalam hal penyesuaian harga BBM ada bansos pengaman sosial. Ikatan sosial budaya merga silima, tutur siwaluh, perkade-kaden 12+1 belum pernah ada penolakan. Yang penting ketersediaan BBM di pasaran. Selaku perpanjangan tangan hal ini harap disosialisasikan.
Narasumber Assisten. 2 Kab Karo. menyatakan untuk menghindari keresahan masyarakat diharapkan bisa diantisipasi dengan sosialisasi yang baik. Kenaikan ini terkait situasi dunia yang menuntut kita mengurangi subsidi harga solar dan pertalite. Adanya perang Rusia menggempur Ukraina menyebabkan pasokan minyak terhambat oleh pengurangan volume dari Rusia dan harga minyak dunia naik dari US 30-US 50 perbarel menjadi US 125 perbarel.
Subsidi pemerintah terhadap subsidi menjadi beban berat pemerintah. Untuk menghindari Beban pembangunan dan kesejahteraan masyarakat luas. 502,4 T yang tentunya akan sangat bermanfaat bila dipakai untuk pembangunan Rumah Sakit, unit sekolah. Hal ini mengingat fakta penerima subsidi solar (89% dunia usaha, 11% rumahtangga; yang dibagi lagi 95% oleh rumah tangga mampu); Pertalile (86% dinikmati rumahtangga, 14% dunia usaha); LPG 3kg (68%dinikmati rumah tangga mampu) itulah beban yang harus ditanggung pemerintah. Untuk mengurangi beban maka dilakukan penyesuaian BBM saat ini Pertalite Rp. 10.000,- Bio Solar Rp. 6.800,- dan Pertamax Rp. 14.500,-
Dampak yang harus dihadapi: naiknya harga angkutan, naiknya nilai bahan produksi industri masyarakat, meningkat inflasi dan angka kemiskinan. Apa bila kenaikan terjadi resiko tersebut tidak dapat dihindarkan. Menghindari keresahan masyarakat diharapkan peran stakeholder masyarakat kepada masyarakat luas. Beban APBN dan melemahnya rupiah.
Solusi yang dapat dilakukan mengurangi pengeluaran konsumtif, hemat (domestik). Berhenti merokok. Memaksimalkan penumpang dalam kendaraan, hemat ongkos dan mengurangi pemakaian BBM. Menggunakan moda transportasi non-bbm/jalan kaki, naik sepeda. Mengaktifkan fungsi digitalisasi pengisian BBM agar tidak salah sasaran subsidi, 1500 CC. Pengawasan dan pengendalian pihak kepolisian. Pemkab Karo telah membentuk satgas, mobil dinas tidak boleh memakai BBM bersubsidi. SPBU tidak diijinkan menjual minyak ketengan perjerigen.
Bantalan social dipersiapkan Juga ada bansos untuk rakyat miskin dan prasejahtera agar tepat sasaran. Tujuan pemerintah tidak untuk menyengsarakan rakyat, tapi untuk membangun kesejahteraan. Kadinsos Kab Karo. menyatakan memahami keresahan masyarakat miskin dan prasejahtera. Kenaikan bahan pokok pasti menjadi ikutan kenaikan harga BBM, dan untuk itu pemerintah mempersiapkan bantalan social untuk membantu masyarakat miskin berupa Bantuan Langsung Tunai 12, 4 T, Bantuan subsidi upah 9,6 T, Dana transfer umum daerah 2,17 T.
(Pdt. Imanuel Kemenangan Ginting, STh. Biro Humas dan IT Moderamen GBKP).