Program
dan keuangan haruslah sejalan dalam tubuh organisasi, karena seyogianya program
tanpa materi akan menimbulkan kepincangan. Dalam tubuh kepengurusan yang baru yakni
periode 2025-2030, dipandang sangat penting untuk menyatukan pemahaman terkhusus
dalam perbendaharaan dan usaha seperti pembukuan dan pelaporannya. Untuk itu,
BPP Moria Bersama BP Moria Klasis melaksanakan program workshop keuangan dan peningkatan
usaha tepatnya pada tanggal 14 Juli 2026 di PPWG Zentrum Kabanjahe. Peserta
yang diundang dalam pertemuan ini adalah ketua, bendahara dan bidang usaha
dalam Moria Klasis.
Dimulai
dengan ibadah pembuka dibawakan oleh Pdt. Linawati Br Ginting, S.Th dengan
mengangkatkan Lukas 16:1-9. Dalam
kotbahnya menekankan kita (pengurus) mengelola keuangan, baik dari segi
pengadaan dan penggunaanya, keuangan
Moria GBKP adalah keuangan kepunyaan
Allah. Allah memberikan hikmat untuk mempergunakan keuangan menjadi saluran berkat dalam pelayanan Moria.
Keuangan harus dikelola dengan transparan, sehingga jemaat memiliki kepercayaan
penuh untuk mempercayaken persembahan dan keuangan bagi organisasi. Sikap yang
harus dijunjung tinggi adalah kejujuran dan berintegritas.
Setelah
ibadah kegiatan dilanjutkan dengan kata sambutan BPP Moria yang diwakilkan oleh
ketua umum yakni Pdt. Nurbety Br Ginting. Sambutannya memotivasi peserta untuk
memberikan diri dan pikiran (focus) dalam kegiatan ini karena disinilah
pengurus bisa bersama-sama belajar akan sistem keuangan yang ada di GBKP. Tentunya
banyak pelajaran yang harus dipetik terkhusus dengan sistem ISAK 335 menuju keuangan
digitalisasi yang ada di GBKP.
Sesi
pertama dimulai yang topik “melayani dengan integritas, membangun Moria yang
bersatu, mandiri dan berdampak” yang dibawakan oleh Pt. Agustinus Ginting
(Bendahara umum Moderamen). Dalam sesi ini dibuka dengan pemahaman siapa itu
bendahara, apa harapan jemaat tentang keuangan gereja dan bagaimana melihat
peluang-peluang usaha yang bisa ditangkap oleh Moria. Bendahara adalah mesin
pencetak uang bukan kasir, jadi dalam programnya bagaimana supaya keuangan
dalam organisasi itu siap mendukung program-program yang ada. Jemaat masa kini
menuntut supaya transparansi, profesional, kreatif, akuntabel tetapi tetap
rohani dalam keuangan. Dalam hal ini diharapkan pengurus bisa menunjukan nilai integritas, kerendahan
hati, mau kerjasama, transparansi, kasih dan keugaharian. Banyak tantangan
yang dihadapi termasuk menurunya partisipasi, oleh karena itu pengurus tidak
bisa hanya mengandalkan iuran/swadaya, tetapi membuka peluang untuk usaha-usaha
yang bisa menopang keuangan.
Sesi
kedua dibawakan oleh team KPP (Komisi Pengawasan Perbendaharaan) GBKP yakni Pt.
Em. Jasmin Kaban, SE,Ak (Ketua Komisi
KPP) dan Luther Ginting, SE, M.Si
(Sekretaris Komisi Pengawas Perbendaharaan GBKP). Mereka mensosialisasikan
system ISAK 335. Pada dasarnya ketua dan bendahara harus menutup buku kas
setiap bulannya. Selain itu memiliki komunikasi yang efektif, sebagai contoh
dalam verifikasi, apa yang ditanyakan verifikator, berikan jawaban yang jelas
lengkap dengan bukti-bukti seperti kwitansi. Laporan harus jelas dan
transparan. Selanjutnya narasumber memberikan penjelasan dan contoh-contoh
dalam penulisan laporan arus kas, laporan realisasi dan laporan inventaris.
Dalam P2PRT Moria, dicantumkan pembagian persentasi keuangan seperti iuran,
swadaya, permut dan yang lainnya. KPP berjanji akan mempelajari dan membuat
contoh format setoran Moria berdasarkan P2PRT. Seluruh peserta yang berjumlah
76 orang dari 20 Klasis yang ada di Sumatra Utara menyambut baik janji dari KPP
ini dan berharap secepatnya bisa terealisasi sehingga ada keseragaman pembukuan
Moria diberbagai Klasis dan runggun (Pdt. Rosani Br Sembiring, S. Th –
Sekretaris Umum BPP Moria GBKP).
